Budaya yang berasal dari kata ‘buddhayah’ yang berarti akal, atau dapat juga didefinisikan secara terpisah yaitu dengan dua buah kata ‘budi’ dan ‘daya’ yang apabila digabungkan menghasilkan sintesa arti mendayakan budi, atau menggunakan akal budi tersebut. Bila melihat budaya dalam konteks politik hal ini menyangkut dengan sistem politik yang dianut suatu negara beserta segala unsur (pola bersikap & pola bertingkah laku) yang terdapat didalamnya.

Sikap & tingkah laku politik seseorang menjadi suatu obyek penanda gejala-gejala politik yang akan terjadi pada orang tersebut dan orang-orang yang berada di bawah politiknya. Contohnya ialah jikalau seseorang telah terbiasa dengan sikap dan tingkah laku politik yang hanya tahu menerima, menurut atau memberi perintah tanpa mempersoalkan atau memberi kesempatan buat mempertanyakan apa yang terkandung dalan perintah itu. Dapat diperkirakan orang itu akan merasa aneh, canggung atau frustasi bilamana ia berada dalam lingkungan masyarakatnya yang kritis, yang sering, kalaulah tidak selalu, mempertanyakan sesuatu keputusan atau kebijaksanaan politik.

Golongan elit yang strategis seperti para pemegang kekuasaan biasanya menjadi objek pengamatan tingkah laku ini, sebab peranan mereka biasanya amat menentukan walau tindakan politik mereka tidak selalu sejurus dengan iklim politik lingkungannya. Golongan elit strategis biasanya secara sadar memakai cara-cara yang tidak demokratis guna menyearahkan masyarakatnya untuk menuju tujuan yang dianut oleh golongan ini. Kemerosotan demokratisasi biasanya terjadi disini, walaupun mungkin terjadi kemajuan pada beberapa bidang seperti bidang ekonomi dan yang lainnya.

Kebudayaan politik Indonesia pada dasarnya bersumber pada pola sikap dan tingkah laku politik yang majemuk. Namun dari sinilah masalah-masalah biasanya bersumber. Mengapa? Dikarenakan oleh karena golongan elite yang mempunyai rasa idealisme yang tinggi. Akan tetapi kadar idealisme yang tinggi itu sering tidak dilandasi oleh pengetahuan yang mantap tentang realita hidup masyarakat. Sedangkan masyarakat yang hidup di dalam realita ini terbentur oleh tembok kenyataan hidup yang berbeda dengan idealisme yang diterapkan oleh golongan elit tersebut. Contohnya, seorang kepala pemerintahan yang mencanangkan program wajib belajar 9 tahun demi meningkatkan mutu pendidikan, namun pada aplikasinya banyak anak-anak yang pada jenjang pendidikan dasar putus sekolah dengan berbagai alasan, seperti tidak memiliki biaya. Hal ini berarti idealisme itu tidak diimplikasikan secara riil dan materiil ke dalam masyarakat yang terlibat dibawah politiknya.

Idealisme diakui memanglah penting. Tetapi bersikap berlebihan atas idealisme itu akan menciptakan suatu ideologi yang sempit yang biasanya akan menciptakan suatu sikap dan tingkahlaku politik yang egois dan mau menang sendiri. Demokrasi biasanya mampu menjadi jalan penengah bagi atas polemik ini.

Indonesia sendiri mulai menganut sistem demokrasi ini sejak awal kemerdeka-annya yang dicetuskan di dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Demokrasi dianggap merupakan sistem yang cocok di Indonesia karena kemajemukan masyarakat di Indonesia. Oleh karena itu Demokrasi yang dilakukan dengan musyawarah mufakat berusaha untuk mencapai obyektifitas dalam berbagai bidang yang secara khusus adalah politik. Kondisi obyektif tersebut berperan untuk menciptakan iklim pemerintahan yang kondusif di Indonesia. Walaupun demikian, perilaku politik manusia di Indonesia masih memiliki corak-corak yang menjadikannya sulit untuk menerapkan Demokrasi yang murni.

Corak pertama terdapat pada golongan elite strategis, yakni kecenderungan untuk memaksakan subyektifisme mereka agar menjadi obyektifisme, sikap seperti ini biasanya melahirkan sikap mental yang otoriter/totaliter. Corak kedua terdapat pada anggota masyarakat biasa, corak ini bersifat emosional-primordial. Kedua cirak ini tersintesa sehingga menciptakan suasana politik yang otoriter/totaliter.

Sejauh ini kita sudah mengetahui adanya perbedaan atau kesenjangan antara corak-corak sikap dan tingkah laku politik yang tampak berlaku dalam masyarakat dengan corak sikap dan tingkahlaku politik yang dikehendaki oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kita tahu bahwa manusia Indonesia sekarang ini masih belum mencerminkan nilai-nilai Pancasila itu dalam sikap dan tingkah lakunya sehari-hari. Kenyataan tersebutlah yang hendak kita rubah dengan nilai-nilai idealisme pancasila, untuk mencapai manusia yang paling tidak mendekati kesempurnaan dalam konteks Pancasila.

Esensi manusia ideal tersebut harus dikaitkan pada konsep “dinamika dalam kestabilan”. Arti kata dinamik disini berarti berkembang untuk menjadi lebih baik. Misalkan kepada suatu generasi diwariskan suatu undang-undang, diharapkan dengan dinamika yang ada dalam masyarakat tersebut dapat menjadikan Undang-Undang tersebut bersifat luwes dan fleksibel, sehingga tanpa menghilangkan nilai-nilai esensi yang ada, generasi tersebut terus berkembang. Dinamika dan kemerdekaan berpikir tersebut diharapkan mampu untuk memperkokoh persatuan dan memupuk pertumbuhan.

Yang menjadi persoalan kini ialah bagaimana dapat menjadikan individu-individu yang berada di masyarakat Indonesia untuk mempunyai ciri “dinamika dalam kestabilan” yakni menjadi manusia yang ideal yang diinginkan oleh Pancasila. Maka disini diperlukanlah suatu proses yang dinamakan sosialisasi, sosialisasi Pancasila. Sosalisasi ini jikalau berjalan progressif dan berhasil maka kita akan meimplikasikan nilai-nilai Pancasila kedalam berbagai bidang kehidupan. Dari penanaman-penanaman nilai ini akan melahirkan kebudayaan-kebudayaan yang berideologikan Pancasila. Proses kelahiran ini akan memakan waktu yang cukup lama, jadi kita tidak bisa mengharapkan hasil yang instant terjadinya pembudayaan.

Dua faktor yang memungkinkan keberhasilan proses pembudayaan nilai-nilai dalam diri seseorang yaitu sampai nilai-nilai itu berhasil tertanam di dalam dirinya dengan baik. Kedua faktor itu adalah:

1. Emosional psikologis, faktor yang berasal dari hatinya
2. Rasio, faktor yang berasal dari otaknya

Jikalau kedua faktor tersebut dalam diri seseorang kompatibel dengan nilai-nilai Pancasila maka pada saat itu terjadilah pembudayaan Pancasila itu dengan sendirinya.

Tentu saja tidak hanya kedua faktor tersebut. Segi lain pula yang patut diperhaikan dalam proses pembudayaan adalah masalah waktu. Pembudayaan tidak berlangsung secara instan dalam diri seseorang namun melalui suatu proses yang tentunya membutuhkan tahapan-tahapan yang adalah pengenalan-pemahaman-penilaian-penghayatan-pengamalan. Faktor kronologis ini berlangsung berbeda untuk setiap kelompok usia.

Melepaskan kebiasaan yang telah menjadi kebudayaan yang lama merupakan suatu hal yang berat, namun hal tersebutlah yang diperlukan oleh bangsa Indonesia. Sekarang ini bangsa kita memerlukan suatu transformasi budaya sehingga membentuk budaya yang memberikan ciri Ideal kepada setiap Individu yakni berciri seperti manusia yang lebih Pancasilais. Transformasi iu memerlukan tahapan-tahapan pemahaman dan penghayatan yang mendalam yang terkandung di dalam nilai-nilai yang menuntut perubahan atau pembaharuan. Keberhasilan atau kegagalan pembudayaan dan beserta segala prosesnya akan menentukan jalannya perkembangan politik yang ditempuh oleh bangsa Indonesia di masa depan.

Barangkali kita sebagai bangsa perlu mengakui terlebih dahulu bahwa kita adalah bangsa yang kecil, pengecut, dan selalu berpikir pendek mengutamakan kepentingan pribadi/kelompok dari pada kepentingan nasional, bangsa apalagi negara. Setelah menyadari betapa cupetnya pikiran kita yang selalu inward looking dan betapa kacaunya kalkulasi strategis kita, barulah kita dapat sedikit menyadari…ingat hanya sedikit menyadari. Seperti inikah realita politik kita?

Mengapa Blog I-I menyentuh politik, tentunya dapat juga dipertanyakan dan jawabnya sangat sederhana, yakni setelah hampir 12 tahun genap reformasi satu-satunya keraguan yang membayangi masa depan Indonesia adalah proses pergantian pemimpin nasional, dimana seluruh bangsa Indonesia mengharapkan lahirnya pemimpin yang berkualitas, jujur, berani dan pandai mengelola negara serta mampu mensejahterakan rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke.

salah satu agenda strategis blog I-I adalah mendorong lahirnya kesadaran massa bangsa Indonsia untuk secara serius memikirkan masa depan Indonesia melalui penyusunan rencana di masing-masing bidang serta berusaha kuat untuk mengimplementasikannya. Pada saat yang bersamaan kesadaran massal tersebut membuka mata hati kita untuk dapat mengutamakan prioritas bangsa dan negara dari pada kepentingan pribadi.

Tidak dapat dipungkiri bahwa kita sebagai bangsa masih bersifat/berkarakter feodal dan selalu memimpikan lahirnya Ratu Adil yang akan mampu menjawab dan menyelesaikan persoalan bangsa. Kita selalu bersandar pada orang lain, pada pemimpin, pada pemerintah, pada pertolongan dari luar, bahkan kepada asing. Sangat bodoh bukan? Sesungguhnya kita harus memulai perbaikan dibidang apapun dari diri sendiri, mulailah mengandalkan diri sendiri dalam membawa perubahan yang lebih baik. Namun hal itu tidak berarti membesarkan ego masing-masing, melainkan membuka keberanian dan kepeloporan dalam membawa perubahan bangsa. Kebanyakan kita hanya mengikut di belakang bukan, bahkan sangat menyedihkan bila kita menyaksikan pimpinan kita-pun ternyata memiliki mentalitas yang demikian.

Saya sebagai pribadi telah mengawali satu langkah yang sangat kecil melalui Blog I-I, dan responnya bagi saya telah melampaui harapan saya pribadi. Meskipun demikian, wacana, artikel ataupun uneg-uneg dalam pikiran saya belum tentu kena di hati dan pikiran sahabat Blog I-I bukan? Malahan terdapat kecenderungan Blog I-I meningkatkan minat generasi muda Indonesia untuk bergabung dengan dunia intelijen Indonesia. Silahkan saja kepada siapapun warga negara Indonesia untuk mengabdi di bidang intelijen, namun sebagaimana kerahasiaannya tantangannya adalah menemukan jalan menuju dunia intelijen. Blog I-I sejak awal sudah mengumumkan bahwa tidak ada rekrutmen melalui Blog I-I, serta secara singkat dapat saya sarankan untuk mencarinya ke TNI yang memiliki BAIS, Polri yang memiliki sejumlah unit intelijen seperti Densus 88, Baintelkam, dll, ke Lembaga Sandi Negara, ataupun ke BIN yang merupakan Badan Intelijen Tertinggi di Indonesia.

Di luar antusiasme sebagian generasi muda yang rajin mengunjungi Blog I-I, ingin saya sampaikan sekali lagi bahwa mengabdi untuk bangsa dan negara Indonesia tidaklah harus di bidang intelijen. Melainkan di berbagai bidang dan apabila ada hal-hal yang sangat penting dan membahayakan negara dapat menginformasikan kepada Komunitas Intelijen, khususnya Polsisi dan BIN atau bahkan melalui Blog I-I untuk disampaikan kepada yang berwenang.

Tidak ada seorangpun yang dapat membawa perubahan Indonesia sendirian, siapapun kita bagian dari elemen bangsa Indonesia perlu bersinergi dan menyatukan kekuatan untuk membangun Indonesia yang sejahtera modern dan bermoral.

Sadarkah pemerintah Indonesia bahwa masih sangat banyak pekerjaan rumah dan persoalan yang menyebabkan langkah kemajuan Indonesia Raya terhambat di sana-sini. Kita tidak perlu menyalahkan orang lain, tetapi mulailah melihat kepada diri kita sendiri, kepada peranan dan sumbangan yang telah kita berikan untuk bangsa Indonesia.

Realita Politik Indonesia adalah saling menghancurkan seperti legenda kutukan Mpu Gandring kepada Ken Anggrok dan keturunannya. Kisah kehancuran para pemimpin kita dimasa lalu dan era Indonesia modern seharusnya dapat menyadarkan kita dan mendorong kita untuk tidak mengulanginya. Namun kita memang bangsa pelupa dan senang mengulangi kesalahan yang sama.

Menjadi pemimpin yang bijaksana tidak identik dengan kemampuan menyenangkan seluruh elemen dalam negara, ada kalanya pemimpin itu harus berani menghilangkan penyakit-penyakit dalam elemen negara, bukannya malahan menambah kacau sistem tata negara dengan membagi-bagi kekuasaan kepada orang-orang yang kurang terseleksi, perhatikan bagaimana kualitas para Menteri dan Wakil Menteri yang sekarang ada, Blog I-I menilai hanya 45% yang benar-benar baik selebihnya meragukan karena mereka dipilih secara mendadak dan bukan dipersiapkan jauh-jauh hari dengan penyusunan rencana dan program yang matang untuk sebuah negara sebesar Indonesia. Sungguh Blog I-I sangat sedih dengan kenyataan politik Indonesia saat ini. Beberapa sahabat Blog I-I membantah hal itu dan menyampaikan bahwa Birokrat dapat mendukung siapapun pemimpinnya, namun sadarkah kita bahwa Birokrat sekarang adalah masih sisa-sisa yang bermentalitas pengecut karena puluhan tahun dalam represi sistem orde baru dengan tingkat gaji yang sangat rendah sehingga cenderung korup dan kurang memiliki jiwa kepemimpinan.

Sebagian lagi sahabat blog I-I menyampaikan optimisitas bahwa telah lahir generasi Ratu Adil menyongsong kejayaan Indonesia Raya pada era 2050, namun saya pesimis apabila prosesnya tidak kunjung kelihatan, lihat saja bagaimana cara kita mendidik anak-anak kita di sekolah. Pendidikan anti diskriminasi yang merupakan masalah dari perbedaan ras-etnis belum menjadi hal yang utama, kita dipaksa untuk memahami Bhinneka Tunggal Ika, namun tidak diajarkan dari kecil untuk menyayangi dan saling menghormati walaupun kita berbeda etnis suku bangsa. Perhatikan bagaimana sakitnya hati saudara kita orang Papua yang mengalami perlakukan diskriminasi rasial secara laten yang ada di dalam hati suku yang berwarna kulit lebih terang. Menyedihkan bukan ?

Bagaimana caranya? semua berawal dari pribadi kita masing-masing dan dari sekolah dari pendidikan dan dari pembangunan sistem sosial ekonomi dan budaya Indonesia yang merangkul dan meramu perbedaan diantara kita menjadi kekuatan multikultural untuk kemajuan Indonesia Raya.

Siapa yang bertanggung jawab, tentu saja pemerintah bersama seluruh aparaturnya, dan dalam alam demokrasi ini inisiatif elemen bangsa dalam bentuk lembaga swadaya maupun individual akan sangat menolong percepatan kemajuan tersebut.

Entahlah, semoga rekan-rekan Blog I-I tidak terkungkung dalam sudut pandang intelijen klasik yang sempit sehingga mengabaikan kesederhanaan analisa bahwa Indonesia tidak terlalu memerlukan pendekatan keamanan, sebaliknya memerlukan manajemen yang profesional, berani, tegas, cerdas, cekatan dan tentu saja tidak mengabaikan pendekatan sosiologis budaya untuk proses pembangunan.

Demikian, semoga bermanfaat.

Analisis menarik tentang fenomena PKS dikemukakan pengamat politik internasional KH Hasyim Wahid (Gus Iim). Gus Im menyatakan, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), salah satu partai politik berbasis Islam yang mulai berkembang luas di Indonesia hanyalah mainan baru Amerika Serikat.
Dikatakannya, keadaan dunia berubah pasca perang dingin. Dunia menjadi kawasan pasar bebas sehingga dikehendakilah masyarakat yang pro pasar. Sementara kelompok Islam tradisionalis dan modernis dianggap terlalu nasionalis untuk bisa menyesuaikan diri dengan pasar bebas. “Maka dimunculkanlah Islam baru yang namanya PKS, yang lebih sesuai dengan pasar global,” katanya.
Gus Iim berbicara dalam acara refleksi akhir tahun bertajuk NU dalam Konstalasi Politik Nasional yang diselenggarakan oleh Pengurus Besar Ikatan Keluarga Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau IKA-PMII di aula gedung PBNU Jakarta, Kamis (18/12).
Menurut adik kandung KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) ini, sebagai organisasi yang berjenjang global, PKS terpolarisasi dalam beberapa kelompok. “Di dalamnya memang retak-retak. Yang satu berkiblat ke Departemen Luar Negeri Amerika, satu lagi terkait dengan DI/TII tapi semuanya Amerika juga,” katanya.
Tidak Ada Reformasi
Menurut Gus Iim, reformasi Indonesia sebenarnya tidak ada. Yang ada hanyalah peristiwa penjatuhan Soeharto oleh Amerika Serikat. Menurutnya, pasca perang dingin Amerika sudah tidak perlu lagi “centeng” di beberapa negara, termasuk Soeharto.
“Gelombang demokratisasi itu sebenarnya tidak ada. yang ada adalah cerita bahwa Amerika sedang sibuk membawa pembaharuan pengelolaan ekonomi di negara kaya minyak dan mineral,” katanya.
Bersamaan dengan itu kelompok Islam tradisionalis dan modernis dianggap sudah tidak dibutuhkan.
Dikatakannya, sebelumnya memang dimunculkan dikotomi Islam tradisionalis dan Islam modernis. Islam yang tradisionalis dalam hal ini diwakili oleh Nahdlatul Ulama (NU) disingkirkan. Kelompok yang identik dengan kaum sarungan ini dianggap tidak layak turut serta dalam pembangunan ekonomi sehingga dianggap tidak berhak mendapatkan akses.
Namun, lanjut Gus Iim, meski tak mendapat akses langsung, kelompok tradisionalis bergerak dan berkembang terus. Anak-anak dari kelompok sarungan ini belajar berbagai macam disiplin ilmu, selain ilmu keagamaan, sehingga bisa beraktifitas di mana-mana. (Alf/Diolah dari NUOnline)

Presiden dipilih secara konstitusional menrut konstitusi yang berlaku saat-saat itu, yang menghasilkan adanya empat orang presiden dalam waktu 10 tahun. Masing-masingnya kurang menjiwai rokh reformasi sebagai suatu gerakan, sehingga reformasi kita tidak mendapatkan pimpinannya yang kokoh, yang sebetulnya sangat dibutuhkan dalam gerakan demikian itu.
Yang kemudian terbentuk adalah munculnya unsur-unsur krisis legitimasi [3], dimana walaupun secara formal benar, akan tetapi menyatakan sesuatu yang berlawanan dengan nurani kebanyakan orang dalam masyarakat kita. Terjadi adanya kesenjangan antara aspek legalitas dan moralitas, yang menggambarkan bahwa tatanan sosial-moral kita bermasalah [4]. Hasilnya adalah timbulnya ketidak percayaan yang besar, yang berakibat lemahnya modal sosial kita untuk menunjang pembangunan kita selanjutnya[5]. Disinilah tragedi perpolitikan kontemporer kita.

D. REFORMASI DAN BUDAYA POPULER
Reformasi telah turut mengembangkan kelas menengah kita yang seperti pula dinegara-negara lainnya sangat rentan terhadap pembudayaan kontemporer. Pembudayaan massa, atau proses budaya yang berlangsung dalam masyarakat massa sering pula dikenal sebagai proses budaya populer (budaya pop), memerlukan adanya:(1) Ideologi budaya, (2) Ekspresi budaya dalam berbagai bentuk, (3) Sarana penyebarannya (kulturisasi). Proses demikian itu serat akan penyebaran unsur-unsur materi, yang memerlukan adanya industri budaya untuk mensuplainya, sehingga pembudyaan massa merupakan pula bagian dari sesuatu proses ekonomi yang berlangsung dalam masyarakat.
Dengan demikian maka para penerimanya adalah golongan dari kelas menengah. Ketersediaan produk budaya yang tersebar luas, dengan harga rendah, terstandardisasikan, menghasilkan konsumsi secara masal dengan homogenisasi selera. Jadi pembudayaan massa memerlukan sarana ekonomi yang baik, jadi suatu pasar. Hanya struktur perekonomian yang modern lah yang akan dapat mendukungnya. Dan struktur demikian itu dilahirkan oleh kapitalisme yang berorientasi pada konsumsi.
Jadi budaya massa adalah manifestasi dari kapitalisme, menghasilkan suatu masyarakat komoditas, mendukung gaya hidup tertentu. Jadi tidak mengherankan bila ada pendapat yang menyatakan bahwa gaya hidup adalah cetusan modernitas, dengan sarananya dalam bentuk pusat-pusat perbelanjaan yang kian menyebar dikota-kota besar. Segalanya dapat menjadi komoditas dan komodifikasi ini adalah gaya hidup yang membelenggu para pelakunya, mungkin sekali diluar kesadarannya. Gaya bisa menjadi segalanya, mendorong orang hidup untuk bergaya dan bergaya untuk hidup, walaupun tanpa adanya penghayatan akan makna, dan hanya terbatas pada penampilan dipermukaan.
Media massa memainkan peranannya yang sangat penting, bahkan dapat dikatakan menentukan, dalam proses pembudayaan massa. Dalam suatu masyarakat dimana budaya tayangan lebih dominan dari pada budaya baca, media TV menjadi sangat berpengaruh. TV akan dilihat oleh masyarakat sebagai produsen budaya. Hasil utamanya adalah budaya citra yang sangat kuat, bahkan mungkin sekali dapat meredefinisikan berbagai pengertian termasuk intepretasinya pada ideologi budaya yang mendasarinya. Melalaui budaya citra demikian itu industri budaya menemukan sarananya yang kuat, sehingga relasi antara industri media, industri budaya dan regulasi negara, akan menciptakan ruang pengembangan budaya yang sangat krusial.
Dengan memakai paradigma komodifikasi yang luas, maka jasa media adalah pula suatu komoditas dalam pasaran budaya. Dalam konteks demikian itu, maka dimensi ruang budaya yang dibentuk oleh industri budaya, industri media dan regulasi negara, harus dilihat sebagai ruang gerak budaya yang dinamis dengan orientasi jauh kedepan. Ruang yang dimaksudkan itu, akan lebih mudah dapat disimak bila kita berusaha menjawab pertanyaan yang diajukan Idi Subandi dalam bukunya “Lifestyle Ecstasy”: “Moralitas, Etika dimanakah ia saat ini? Diselengkangan Madonna-kah yang histeris saat melemparkan celana dalam dihadapan ribuan pengagumnya yang haus kultus tontonan? Ataukah, dibalik kemilau warna kulit Michael Jackson yang melengking meneriakkan ‘kebebasan’ dipanggung kegandrungan masyarakat akan aerobik, kebugaran, fitness, body building, operasi plastic, facial creams, budaya kosmetika yang memoles basis material industri budaya kapitalisme? Ataukah dibalik gemerlap gaya hidup subkultur generasi yang tidak direpresi dan diintimidasi lewat semprotan gas air mata pasukan anti huru hara, tapi lewat semprotan aroma parfum Paris pemeluk budaya hura-hura tanpa rasa haru?” [6]

Jawabannya mungkin sekali adalah: “Terserah pada kita”.
Proses-proses budaya massa manakah yang tengah dihadapi masyarakat kita saat ini? Budaya protes, budaya fastfood dan budaya hura-hura, dalam takaran intensitas yang berlainan, mungkin merupakan jawabannya. Dengan asumsi itu, maka kita akan dapat membayangkan suatu pertarungan budaya yang mengasyikkan. Manakah yang akan memperlihatkan pengaruh dominannya? Disini letaknya permasalahan yang perlu sekali kita sadari dan renungkan, karena hal itu akan turut membentuk masa depan kita.

E. KEMANA ARAH REFORMASI KITA ?
Tahapan perkembangan reformasi kita yang bergerak dalam ruang yang dibentuk oleh politik, ekonomi, sosial budaya telah membawa kita pada lingkungan dimana kita sekarang ada, dengan ciri-cirinya:
Bidang ekonomi masih dalam keterpurukan namun secara makro telah memperlihatkan kemajuan sebelum krisis harga minyak ini. Secara mikro masih jauh dari menciptakan kesejahteraan yang diinginkan. Kemelaratan masih membelenggu.
Diruang politik menghadapi semacam krisis legitimasi akan tetapi terlihat tanda-tanda adanya tuntutan pada perubahan. Hal itu memperlihatkan bahwa sistem demokrasi kita bekerja, dan masyarakat mungkin sekali telah jenuh dengan “business as usual” nya para politisi dan menghendakai perubahan.
Diruang sosial budaya tatanan sosial-moral kita bermasalah, seakan kita ini menghadapai krisis identitas. Sesuatu yang menggambarkan erosi spiritual moral kita dari yang seharusnya ada; atau suatu kondisi yang merefleksikan bahwa kita ini seakan terasing dari sifat-sifat kita sebenarnya, yaitu sebagai mahluk religius, sosial dalam tradisi kesosialannya yang dilandasi oleh iman, kejujuran dan keharmonisan.
Setelah mengetahui atau mengenalnya bahwa reformasi kita yang ada dalam “Confusion State” itu, maka naluri kita akan bertanya,”Buat apa analisa ini semua bila kita tidak berbuat sesuatu. Bukankah mengetahui adalah langkah mula untuk berbuat?” Suatu pertanyaan yang sangat menggugah kita sebagai warga pendidikan tinggi yang diingatkan oleh Marx: “Para filsuf berbicara berbagai hal tentang dunia, yang penting adalah merubahnya” [7]. Kemudian marilah kita mengingat bahwa misi pendidikan tinggi adalah pula dalam bidang pembangunan bangsa, maka sutu pertanyaan: “Apa yang dapat kita lakukan?” kiranya adalah sesuatu yang patut kita renungkan.
Untuk dapat menjawab pertanyaan itu suatu arahan pemikiran harus dapat kita temukan. Arahan itu didapatkan dengan berpedoman pada pemikiran Weber tentang pembangunan yang menyatakan: “….pada analisis terakhir factor yang menghasilkan kapitalisme adalah usaha permanen yang rasional, dengan akontingnya yang rasional, teknologi yang rasional dan hukum yang rasional, tetapi lagi-lagi ini masih belum cukup. Faktor-faktor pelengkap yang perlu adalah semangat rasional, rasionalisasi penyelenggaraan kehidupan pada umumnya dan suatu etika ekonomik rasionalistik”.[8] Dalam konteks kita, istilah kapitalisme oleh Weber dapat diganti dengan pembangunan dan makna kalimat itu menjadi sesuatu yang sangat relevan untuk kita.
Pembangunan nasional dalam suatu lingkungan sosial moral yang bermasalah, akan tetapi dengan keharusan tumbuh pada tingkat yang menggairahkan, adalah permasalahan nasional kita, yang harus kita bersama-sama hadapi. Bagaimanakah melaksanakannya ?
Urgensi untuk dapat memberikan jawaban itu sangat terasa saat ini. Hal itu dikarenakan adanya pendapat yang telah mulai mengemuka secara terbuka, bahwa kondisi keterpurukan kita telah sangat parah, yang perkembangannya menurut Zen dapat mengarah menuju ke Indonesia sebagai negara gagal (failed state)[9].

F. PERLUNYA RASIONALITAS
Inti dari pendapat Weber tentang pembangunan seperti yang dinyatakan diatas adalah perlunya budaya rasional dalam tatanan kehidupan kita. Rasionalisme menuntut agar semua claim dan wewenang dipertanggung jawabkan secara argumentatif, dengan argumen-argumen yang tidak mengandaikan kepercayaan dan prapengandaian tertentu, jadi yang dapat diuniversalisasikan. Ciri pertama rasionalisme adalah kepercayaan pada kekuatan akal budi manusia.[10]
Agar reformasi kita itu akan dapat bergerak dalam alur kemajuan zamannya, maka: “Rasionalitas harus dapat menjadi pandu pemikiran kita dalam merumuskan segala kebijakan pembangunan, dan melandasi semua tindakan kemasyrakatan kita”. Diantaranya yang akan sangat besar pengaruhnya adalah:
- Rasionalitas dalam tatanan politik dan mengaplikasikan kekuasaan pada semua tingkat kewenangan.
- Rasionalitas dalam birokrasi kepemerintahan.
- Rasionalitas dalam aplikasi pemahaman beragama.

Tidak rasionalnya remunerasi pegawai negeri sipil dan militer yang sudah berlangsung lebih dari 50 tahun memerlukan penanganan khusus. Bila suatu langkah perbaikan yang komprehensif tentang pegawai negeri dapat dilakukan dengan perbaikan secara nyata sebesar 10% per tahun, maka akan diperlukan 10 – 15 tahun untuk mencapainya. Tanpa perbaikan pada birokrasi negara, maka pembrantasan korupsi yang sekarang telah berjalan tidak akan dapat berdampak langgeng (sustainable) Jadi kalau perbaikan kedepan yang menjadi permasalahannya, maka jangka waktu 10 – 15 tahun minimal kedepan yang akan harus menjadi jangkauannya.

Aplikasi pemahaman agama seperti yang telah dipertunjukkan waktu-waktu ini, sangat menggugah perhatian kita dan terlihat betul betapa pluralistiknya apa yang diperlihatkan itu. Hal ini tidak mengherankan bila disimak betapa beragamnya tingkat-tingkat pendidikan dan betapa pula perbedaan kesejahteraannya. Bagaimana kita dapat menciptakan budaya rasional dalam bingkai keagamaannya sesuatu agama, adalah permasalahannya. Misalnya dalam Islam sepanjamg yang saya ketahui, ruang untuk mengaplikasikan rasionalisme praktis dalam bingkainya, masih tersedia sangat luas. Tidak banyak yang dilarang asal saja bahwa pada akhirnya setelah petualangan rasionalitas itu, kita kembali lagi sebagai muslim berserah diri pada Nya. Dengan demikian dalam bingkai keagamaan yang berisikan nilai-nilai universal tentang moralitas dan kebaikan, ruang gerak untuk mengaplikasikan rasionalitas masih cukup besar, sehingga tidak pada tempatnya bahwa Islam dianggap menjadi penghalangnya.
Telah disentuh sebelumnya bahwa praksis politik pasca Pak Harto adalah “politics as usual”, sehingga merasionalkan tatanan masyrakat melalui aplikasi kekuasaan yang rasional menjadi suatu permasalahan tersendiri. Bahwa setiap bidang kehidupan memiliki kerasionalannya tersendiri adalah pengetahuan umum. Demikian pula dalam kehidupan perpolitikan kita yang masalahnya adalah merasionalkannya sedemikian sehingga ada dalam bingkai perpolitikan yang lebih ”bernilai”. Polituk adalah masalah ide-ide, pemikiran, nilai dan tindakan. Jadi bagaimana membawa logika perpolitikan dalam bingkai nasional yang mengandung unsur-unsur etika kekuasaan yang lebih bermakna? Kiranya hal itu bukanlah sesuatu yang sederhana dan waktu pulalah yang akan berbicara dengan adanya perubahan zaman (Zeitgeist) dan perkembangan nilai budaya. Dapatkah perkembangan masyarakat menginduksikannya agar proses itu dapat dipercepat?

G. MENGARAHKAN REFORMASI KITA
Permasalahan perubahan arah-arah reformasi kita dengan demikian menjadi sesuatu yang kompleks, kearah mana dan bagaimana mengarahkannya? Pada tingkat pertama hal itu adalah masalah politik. Bukankah keputusan politik merupakan keputusan terbesar dalam setiap masyarakat? Dalam sistem kita bernegara, keputusan politik diambil berdasarkan konsensus berbagai aliran politik. Melihat pada pengalaman dalam keterprukan, suatu pertanyaan kiranya sudah saatnya dapat diajukan: “Dapatkah suatu konsensus antara berbagai kekuatan politik penentu diambil, bahwa arahan reformasi selanjutnya perlu didasarkan pada utilitarianisme yang adil, yaitu secara pragmatis pada pembangunan ekonomi yang berkeadilan?”

Rasionalitas konsensus itu berdiri paling tidak diatas dua sebab, yaitu: (1). Pendekatan secara idealistik telah dicoba, dan dalam kurun waktu lebih dari 20 tahun, kurang berhasil, (2). Pendekatan utilitaristik mengacu pada diktum: ”Dalam suatu masyarakat yang diberikan adalah tatanan ekonominya dan aspek-aspek lainnya (termasuk aspek moralnya) diturunkan dari padanya”, (Marx).[11] Dengan pendekatan secara materialistik itu, maka tugas pembangunan ekonomi kita, harus dilaksanakan dengan bertitik tolak dari suatu lingkungan yang penuh kendala, diantaranya:
a. Bercirikan modal sosial yang rendah, dikarenakan adanya ketidak percayaan yang besar antara berbagai golongan dan lapisan dalam masyarakat kita,
b. Pertumbuhan ekonominya rendah sehingga tidak dapat membangkitkan modal sendiri yang cukup untuk mengatasi tekanan pada kenaikan kesempatan kerja.
c. Rangking investasi dan posisi tujuan investasi ditahun 2008: 125 dari 178, dan ditahuin 2007: 135 dari 178[12]
d. Etos untuk kerja keras, sadar waktu, hemat dan jujur, disertai patriotisme, percaya diri, tanggung jawab pribadi dan toleransi masih harus dipupuk terus menerus,
e. Adanya sikap yang ingin mendapatkan sesuatu dengan cepat, tanpa usaha yang memadai,
akan merupakan tantangan khusus bagi kita, dan akan memerlukan waktu yang cukup lama, untuk dapat memperlihatkan keberhasilannya.
Disamping itu pengembangan yang terjadi telah menghadirkan Kelas Menengah yang terbentuk pada mulanya dari para “political merchants” yang berkolaborasi dengan para “commercial bureaucrats”, dengan budaya populernya, berhadapan dengan kelas rendahan sebagai masa besar dan berkeinginan pula bergerak dan tidak sabar untuk memasukinya. Dalam konstelasi yang demikian itulah pengembangan ekonomi kita harus dijalankan. Suatu tantangan besar buat para politisi kita, akan tetapi itulah realitasnya. Mengingat posisinya yang demikian sulitnya ini, lembaga-lembaga masyarakat madani termasuk universitas, diharapkan pengertiannya, dan bersama dengan para politisi mengkreasikan suasana yang kondusif untuk pengemba-ngunan ekonomi kita. Ingat bahwa kita harus sukses, alternatifnya bila kita gagal akan sangat sulit bagi kita, dan mungkin sekali Indonesia akan masuk kedalam kelompok negara gagal didunia.

Mudah-mudahan para politisi dan masyarakat madani yang dalam pengembangannya, secara esensial menghadapi permasalahan nasional yang sama, akan dapat sampai pada suatu konsesnsus bersama menghadapi imperatif pembangunan 10 – 15 tahun kedepan, seperti yang dinyatakan diatas. Konsensus demikian itu merupakan persyaratan utama, agar budaya rasional kita dapat dibangun melalaui pembinaan kerasionalan dalam:
- Aplikasi kekuasaan membangun tatanan masyarakat,
- Reformasi birokrasi,
- Aplikasi pemahaman beragama,
- Reformasi pendidikan pada senua tingkat,
- Mencerdaskan masyarakat.
Melalui konsistensi usaha dalam 10 – 15 tahun, sehingga pembangunan ekonomi dan pembudayaan rasionalisme berjalan bersama, maka ada harapan bahwa reformasi kita akan ada dalam arah-arah yang kita inginkan. Alternatifnya adalah perkembangan kita menuju ke negara gagal.
Konsensus demikian itu yang harus dibentuk tanpa adanya pimpinan nasional yang kuat, merupakan suatu permasalahan khusus, sehingga banyak pendapat yang beredar tentang penanganannya. Didalam konstelasi kenegaraan kita saat ini maka alternatifnya adalah melalui proses-proses demokratis. Alternatif diluarnya, walaupun banyak pihak terdengar menyuarakannya, mungkin sekali akan sulit. Proses demokrasi yang telah kita pilih akan memberikan batasan kepada ketentuan tentang “apa yang mungkin” dilakukan. Dalam batasan itulah kita akan harus bekerja.

Bagian II
REFLEKSI TENTANG ITB
Setelah kita mengembara dialam kehidupan nasional dengan segala kerumitannya itu, marilah kita mengarahkan perhatian kita pada kehidupan kampus yang jauh lebih sempit lingkupannya, namun tak kurang pula interesting permasalahannya. Masih banyak isu-isu kelembagaan yang saya lihat yang patut mendapatkan perhatian kita. Diantaranya adalah yang akan saya sampaikan berikut ini.

A. TENTANG JATI DIRI KITA
Setiap lembaga pendidikan tinggi menjangkaui suatu lingkup disiplin keilmuan tertentu, dan dalam lingkupnya itu, dengan memilih suatu pandangan dasar kelembagaannya, ia merealisasikan dirinya.

Baru-baru ini Harvard yang dikenal sebagai universitas dengan Liberal Arts yang kuat, membuka kembali School of Engineering and Applied Sciences nya, setelah tutup untuk berpuluh tahun. Alasannya adalah karena engineering itu bagian yang penting dari kehidupan kontemporer ini, maka Harvard harus ada didalamnya.
Bidang-bidang studi yang dibuka adalah, Nanotechnology, Bioengineering, Energy and the Environment, Computers and Society, yang diramu dengan liberal arts yang kuat. Sambutan dekan nya dalam membuka kembali SEAS itu adalah:
”Those who want to be pure technologists should go to MIT ; at Harvard we want to create people who know how things work but also how the world works”.[13]
Bagaimana kita di ITB melihatnya kiranya belum begitu jelas. Ruang disiplin Ilmu ITB dibentuk oleh Sains, Teknologi dan Seni. Apakah secara sadar kita merealisasikan misi kita dalam ruang demikian itu, tidak banyak kenyataan yang dapat saya lihat, kecuali dalam gagasan pemikiran beberapa Rektor secara retorik.
Memang tidak mudah membentuk kesadaran demikian itu, karena kita harus menyadarinya melalui dua paradigma yang berbeda. Bidang sains ada dalam paradigma kuantitatif, bidang seni dalam paradigma kualitatif dan teknologi dalam bidang percampuran antara keduanya dengan takaran yang berbeda untuk satu disiplin teknologi dan lainnya.

Dengan perkembangan yang terbuka baru-baru ini dimana melalui teknologi informasi dan komputer suatu konvergensi terjadi antara sains, teknologi dan seni dalam merealisasikan usaha-usaha kreatif, maka terbukalah kesempatan bagi kita mensintesakan secara konsepsional kenyataan eksistensi kita, sebagai suatu kekhasan kelembagaan ITB.
Kreativitas yang berhasil membuat dunia lebih datar[14] akan dapat kita pakai sebagai unsur pemersatu pandangan kita. Bidang kreatif dapat kita lihat sebagai suatu kedisplinan baru, yang dapat kita lihat sebagai entitas kekuatan kelembagaan suatu universitas teknologi yang appropriate untuk kita. Bila itu kemudian kita terima maka kita akan dapat memberikan jati diri pada ITB dengan citranya yang khas sebagai Universitas Teknologi yang mengedepankan Kreatifitas dalam misinya. Kita harus dapat mengembangkan arti kreativitas yang lebih bermakna dari pada hanya dalam pengertian yang dianut dalam “Creative Industries” saat ini, sehingga meliputi semua bidang kegiatan ITB.

Masalah itu sebaiknya dibuka sebagai wacana akademis antara kita. Marilah kita mengingat Edward de Bono, yang menyatakan bahwa kreativitas itu bisa diajarkan melalui cara berpikir lateral, dengan kata mutiaranya sebagai berikut:
“There is nothing more marvelous than thinking of a new idea.
There is nothing more magnificient than seeing a new idea working.
There is nothing more useful than a new idea that serves your purpose“.[15]
Bila kemudian kita mengadop Kreativitas sebagai jati diri kita, maka marilah kita menjiwai dan membudayakannya sebagai suatu sesuatu kenyataan kelembagaan kita. Mengembangkannya akan memerlukan waktu, akan tetapi harus kita mulai, sehingga tidak menjadi semboyan yang kososng yang kemudian menjadi isu tentang keintegritasan kita.

B. MAKNA KESARJANAAN
Universitas dengan seluruh programnya, kurikuler maupun diluarnya, membentuk ruang kehidupan bagi para mahasiswanya, yang dikenal sebagai kehidupan kampus. Dalam ruang demikian itu yang dialami seorang mahasiswa dalam waktu yang terbatas ia terbentuk menjadi sarjana. Sebagai lulusan ia merefleksikan pengalaman kehihupan kampusnya yang membangkitkan berbagai harapan dari berbagai pihak, termasuk pula harapan dari dirinya sendiri.
Bertalian dengan itu saya ingin menyampaikan pendapat dari dua orang yang mengalaminya dalam era yang berbeda. Yang pertama muda, dalam setting kontemporer, dan yang kedua telah berumur dalam setting tahun enam-puluhan.

Yang pertama adalah seorang penulis muda yang menuliskan pendapatnya tentang pengalamannya di Harvard University, almamaternya, sebagai berikut:
“It may be hard to get into Harvard but it is easy to get out without learning much of enduring value at all. It is only after the eternal machinery of its student life is behind me that I looked back and felt cheated.” [16]

Untuk yang kedua, saya teringat kembali pada suatu publikasi di tahun 1960-an di majalah “Banking” tentang jawaban seorang bankir terkenal pada pertanyaan yang diajukan padanya: ”Apakah yang membuatnya sebagai bankir besar ?”. Yang kemudian dijawabnya:
“A banker should be about 6% accountant, 8% political economist, another 14% applied psychologist in the sense of having a good knowledge on people, and for the rest, just a scholarly gentleman.” [17]

Makna kesarjanaan yang diberikan oleh dua generasi itu menyatakan suatu perbedaan pandangan antar generasi. Yang pertama generasi muda masa kini, yang dibesarkan dalam dunia budaya populer dengan internetnya dalam bingkai postmo (post modernisme) sangat berbeda dengan generasi yang dibesarkan dalam dunia universitas era tahun limapuluhan. Hal itu jelas-jelas memperlihatkan hakekat kesenjangan antar generasi (generation gap) yang harus kita mengerti dan perhatikan. Lebih-lebih lagi karena hal itu menyangkut hakekat kesarjanaan yang kita tangani.
Untuk kami yang tergolong generasi tua, maka makna kesarjanaan yang dinyatakan sebagai “scholarly gentlemen” itu, adalah sesuatu yang nyata dan kami kenal. Itulah makna kesarjanaan yang ideal bagi kami, sebagai seorang yang menguasai aspek profesional secara matang disertai budaya skolar seorang “gentleman” yang menurut Webster Dictionary adalah a man whose conduct conforms to a high standard propriety or correct behavior.[18]

Sebaliknya apa yang dinyatakan oleh generasi muda tamatan Harvard itu adalah suatu refleksi keadaan yang agak mengagetkan, seakan apa yang didapatkan dalam pengalaman kehidupan kampusnya adalah sesuatu yang tidak relevan bagi kehidupannya. Kelihatannya budaya kampus tidak seirama dengan budaya kontemporer masyrakatnya. Sesuatu yang pantas dipertimbangkan dengan adanya pembudayaan massa kontemporer. Bila demikian itu merupakan gejala umum, maka makna kesarjanaan adalah sesuatu yang perlu mendapatkan perhatian kita bersama.
Saya melihat perbedaan itu dalam proses belajar sebagai trade-off antara kecepatan menguasai sesuatu dengan volume informasi besar, dengan penguasaan akan maknanya. Kita yang dibesarkan dalam tradisi bahwa belajar adalah penguasaan akan makna dan memerlukan waktu, dihadapkan pada kebutuhan akan kecepatan memproses volume informasi yang besar dengan bantuan teknologi masa kini, memerlukan orientasi kembali akan makna perkuliahan.

Hal itu mempengaruhi makna kesarjanaan kita yaitu, dari yang secara klasik diorientasikan pada kemampuan berpikir, dengan dinamika keadaan dituntut berubah pada penguasaan ketrampilan menggunakan perangkat lunak bidang profesionalnya yang tumbuh dan berkembang dengan cepat. Jelas bahwa perubahan orientasi demikian itu akan berpengaruh pada internalisasi pengalaman belajar dalam kehidupan kampusnya yang membentuknya sebagai sarjana dibidang profesinya.
Dalam lingkungan pendidikan masal yang demikian itu, maka hakekat kesarjanaan harus kita lihat dalam keseluruhan spektrum pendidikan kita, yaitu mulai dari S1, S2 dan S3. Batas-batasnya harus tegas dan dapat dimengerti oleh masyarakat terutama dunia profesinya. Dengan melihat pada kenyataan masyarakat yang memerlukan dunia profesi yang handal dalam ruang budaya yang bernilai maka penting sekali bagi kita dalam dinia pendidikan tinggi mencari keseimbangan antara utilitarisme dengan kehidupan budaya yang appropriate.
Kenyataan demikian itu akan memberikan persyaratan berat kepada staf dan peralatan kita untuk dapat memberikan pengalaman belajar yang sepadan dengan yang akan dituntut oleh dunia kerja industri kita yang juga berkembang cepat, berubah menyesuaikan pada tuntutan kompetisi. Disinilah letak permasalahan utama pengembangan institusi kita. Dapatkah kita menghadapinya?

B. DOSEN dan KEHIDUPAN KAMPUS
Sesuatu tentang dunia staf akademis kita, memerlukan perhatian. Para anggauta staf akademis di ITB dalam pengalamannya telah belajar bagaimana survive dalam suatu sistem dimana remunerasinya sangat bermasalah. Pada umumnya mereka telah memiliki seni hidup dengan pendapatan dari berbagai sumber, dengan gajih utamanya dari ITB sebagai sesuatu yang marginal. Bagaimana menjalankan kewajiban yang dituntut oleh sumber-sumber multi itu, adalah seni hidup tersendiri. Dalam sistem yang demikian itu para dosen berkembang sebagai profesional dan sebagai staf pengajar, dalam suatu keseimbangan yang mereka temukan sendiri-sendiri.

Dalam lingkungan yang demikian itu ITB berkembang menjalankan misinya mengisikan riwayatnya. Bahwa itu ternyata mungkin adalah kenyataan sifat sebagai a self regulating system dimana para dosennya mengaturnya dengan kesadaran diri masing-masingnya. Adalah kesadaran akan batas-batas demikian yang hidup dalam diri para dosen, yang kemudian membentuk suatu sistem kerja yang penuh akomodasi dan toleransi, dimana ITB mendapatkan kekuatannya.

Berkat alam toleransi dan akomodasi itu selama lebih dari 30 tahun, para dosen dapat kesempatan untuk mengembangkan diri sebagai profesional dibidangnya dan menemukan keseimbangan hidupnya, sebagai fenomena yang terdistribusikan. Dalam distribusi demikian itu akan pula ditemukan adanya kelompok dosen yang berkembang dibawah potensi nya.
Adalah distribusi populasi dosen yang demikian itu yang membentuk kekuatan ITB dalam menjalankan program-programnya.. Dapat diperkirakan bahwa untuk bagian terbesar dalam distribusi itu perhatiannya masih didominir oleh naluri untuk mengejar kehidupan yang layak. Akan tetapi bagaimana seseorang menghadapinya adalah masalah distribusi.
Dalam perjalanan waktu sepanjang setengah abad dikampus, maka kami mengalami berbagai “Zeitgeist” sesuai perkembangan zaman. Setelah melalui berbagai tahapan, terasa betul bahwa Zeitgeist nya masa kini adalah pragmatisme yang didasari oleh utilitarisme mengejar impian masyarakat kelas menengah, didalam bingkai budaya popular. Sistem nilai yang terbentuk, sangat sedikit memperlihatkan perwujudan nilai-nilai kejuangan. Aspek-aspek idealistis tidak banyak mengemuka dibandingkan dengan masa lalu. Hal itu dirasakan oleh generasi masa lalu itu seperti ada sesuatu yang hilang dalam pola-pola kehidupan masa kini.

Mahasiswa yang diprogramkan untuk dapat menyelesaikan studinya tepat waktu, tidak memiliki banyak waktu dan kesempatan untuk menginternalisasikan pandangan etis dan ideologis diluar aliran utama perkembangan budaya masa kini. Mereka akan terbawa oleh apa yang pada sesuatu saat dilihatnya sebagai sesuatu yang “in”, sehingga pembudayaan massa yang melanda masyrakat kita akan hinggap pula pada mereka.
Permasalahannya adalah, apakah kehidupan kampus kita dapat mengimbanginya dengan nyata, sesuai dengan cita-cita kita sebagai lembaga pendidikan tinggi yang juga diharapkan berperan dalam pembangunan bangsa?

C. INTEGRITAS, KEBEBASAN sebagai NILAI UTAMA
Lembaga pendidikan tinggi adalah suatu komunitas yang mendedikasikan dirinya pada (a). Memburu (pursuit) dan mendesiminasikan pengetahuan, (b) Mempelajari, memperjelas dan menjaga (guardian) nilai-nilai kehidupan dan (c) Memajukan masyarakat yang dilayaninya. Jadi lembaga pendidikan tinggi adalah suatu komunitas, bukan bisnis atau birokrasi. Secara khusus suatu komunitas yang mendedikasikan dirinya pada bidang-bidang kegiatan yang sangat kental dengan nuansa budaya untuk memajukan masyarakatnya.

Dedikasi demikian ini hanya mungkin dilakukan dengan baik, bila komunitas itu menghayati nilai-nilai tertentu sebagai landasan berpikir dan bertindaknya. Integritas adalah salah satu nilai utama demikian itu, bila tidak hendak dikatakan yang terutama. Integritas kedalam komunitasnya maupun kepada masyarakat diluarnya.
Jadi masyrakat luas dapat bertanya pada dunia universitas, tentang integritasnya dibidang pendidikan, dibidang riset, menjaga nilai-nilai kehidupan bersama, atau juga dibidang pengbadian kepada masyrakat. Juga pertanyaan tentang integritas univeritas menyusun program-programnya, mengelola administrasinya, menghimpun dananya. Semua pertanyaan diatas itu adalah relevan dalam menilai integritas sesuatu universitas.

Universitas sebagai satuan administrasi jelas harus dikelola dengan baik, dapat memenuhi komitmen finansialnya untuk jangka pendek maupun jangka panjangnya, akan tetapi universitas bukan bisnis atau industri. Sebagai komunitas ia harus peka kepada isu-isu sosial, akan tetapi universitas bukan partai politik atau LSM. Kehidupan keagamaan menjadi bagian yang penting bagai komunitasnya, akan tetapi universitas bukan gereja atau mesjid.
Menghadapi kekuatan tarikan berbagai kepentingan itu memerlukan adanya konsep-konsep yang jelas, dan untuk itu diperlukan adanya kebebasan. Karena hanya dengan adanya kebebasan itu universitas dapat menentukan dan memelihara sikapnya mempertahankan integritasnya. Ia harus dapat menyatakan pendapatnya secara bebas tanpa merasa terikat kepada kepentingan golongan manapun dalam memelihara dan mengembangkan integritasnya.

Butir-butir diatas itu disadur dari ketentuan untuk akreditasi dari asosiasi universitas MSA (Middle States Association of Colleges and Schools)[19] di USA. Disitu dinyatakan bahwa untuk mendapatkan akreditasi secara institusional, MSA mensyaratkan dua ketentauan yang penting, yaitu Integritas dan Kebebasan yang dinilainya sebagai syarat-syarat utama.
Bagaimanakah hal itu untuk kita di Indonesia dan secara khusus di ITB? Pertama-tama marilah kita sadari bahwa institusi pendidikan tinggi kita belum rasional. Dana untuk remunerasi staf maupun untuk operasi dan pengembangan masih bermasalah. Kita masih mengembangkan rasionalitas institusi kita, sehingga ukuran-ukuran yang absolut tentang itu sangat sulit dapat kita terapkan. Jadi ukuran relatif yang akan lebih fair dan lebih mempunyai arti bagi kita.

1. Integritas
Mungkin ada perlunya kita berbicara tentang integritas itu sendiri. Menurut Oxford Universal Dictionary, “Integrity”: soundness of moral principle; the character of uncorrupted virtue; uprightness, honesty, sincerity Kemudian Stanford Encyclopedia of Philosophy, membahas tentang integrity, yang dimulai dengan: Integrity is one of the most important and oft-cited virtue terms. It is also perhaps the most puzzling………
Marilah kita artikan integritas, sebagai kebaikan (virtue) yang dikaitkan dengan karakter berlandaskan prinsip-prinsip moral yang baik yang tidak dikompromikan, dibawakan seseorang dalam pergaulannya sebagai mahluk sosial. Integritas adalah kebaikan sosial yang akan sangat terlihat bagaimana kita bersikap terhadap sesuatu isu. Berdiri dengan teguh berdasarkan keyakinan dan hati nuraninya, akan tetapi juga dengan tetap menghargai pendapat orang lain, melekat pada seseorang yang berintegritas.

Integritas bertalian erat dengan kredibilitasnya. Kredibilitas, yaitu kemampuan menginspirasikan kepercayaan kepada orang lain, menjadi ciri dari sosok dengan integritas tinggi. Kredibilitas menjadi acuan utama dalam memberikan predikat integritas kepadanya. Untuk mencapainya, diperlukan adanya dedikasi untuk mengejar pandangan moral yang baik dan jelas, disertai tanggung jawab intelektualnya, konsisten dan berhati-hati dalam mengajukan pandangan dan pendapatnya.

Dalam suatu masyarakat yang terbentuk dari beragam warganya, modal sosialnya merupakan suatu parameter pembangunan yang penting. Faktor yang berpengaruh besar pada pembentukan modal sosial suatu masyarakat adalah rasa percaya (trust) diantara warga-warga nya dan diantara warga dengan kelembagaannya. Mudah tidaknya rasa percaya ini akan terbentuk sangat tergantung kepada kadar integritas nya.
Secara esensial, modal sosial itulah yang menjadi problema masyarakat kita saat ini, yaitu dimana tingkat kepercayaan antar sesamanya adalah rendah. Integritas kita bermasalah bahkan barangkali sangat bermasalah. Meningkatkan kadar integritas kita adalah masalah utamanya.

Salah satu cara yang dapat ditempuh adalah dengan memakai kekuatan-kekuatan dalam masyarakat yang masih dapat diharapkan, untuk menciptakan pulau-pulau integritas, sebagai langkah nyata swadaya massyrakat. Peran pemerintah adalah menciptakan kehidupan kenegaraan agar pembentukan pulau-pulau integritas itu dapat berkembang cepat. Banyak pendapat menyatakan bahwa salah satu kelompok yang diharapkan akan dapat berperan demikian itu adalah universitas.
Disinilah tantangannya bagi kita. Dapatkah ITB mengedepankan kehadirannya dalam masyarakat sebagai pulau integritas demikian itu? Jawabannya tidak bisa lain, harus dapat. Kita harus berbuat segala sesuatu agar citra ITB sebagai pulau integritas sangat nampak. Ini akan menjadi tuntutan dari kita civitas academica ITB, alumni dan masyarakat kita.

2. Kebebasan
Masalah yang kedua adalah kebebasan. Dalam artian umumnya adalah bahwa kita di ITB harus dapat membentuk pendapat kita yang independen yaitu yang bebas, tidak terkooptasi oleh pihak manapun dan memiliki keberanian moral untuk menyuarakannya. Kebebasan berpendapat dengan keberanian moral mengemukakannya yang dilandasai dengan integritas institusional yang mantap, adalah ciri kelembagaan Universitas yang sehat, dan merupakan sesuatu yang akan didambakan oleh seluruh civitas academicanya. Ini berarti bahwa ITB tidak terkooptasi oleh siapapun, termasuk oleh para pemilik proyek. Baru dengan itu ITB akan dapat menjadi pulau integritas yang berwibawa, yang akan diperlukan dalam pembangunan bangsa kita saat ini.
Dalam sejarahnya ITB telah memperlihatkan posisinya yang demikian itu dengan berbagai konsekwensinya yang harus ditanggungnya. Apakah posisi yang demikian itu akan dapat dipelihara selamanya? Terdapat tanda-tanda bahwa telah terjadi erosi dalam mempertahankan posisi demikian itu. Bila erosi demikian itu berlanjut yang akan memungkinkan tersisihnya kita dari posisi yang dimaksud itu dan akan sangat berakibat kurang baik pada citra kita. Kita harus sejauh mungkin dapat menghindarinya.

3. Intelektual Kampus
Sebenarnya tanpa kita sadari, masyarakat dalam alam reformasi masa ini, mengaharapkan banyak dari dunia universitas, terutama dari tokoh-tokoh intelektualnya. Kelompok dengan integritas dan kebebasannya itu yang diharapkan dapat memberikan pencerahan pada berbagai kerisauan yang dirasakan masyarakat. Citra yang positif tentang universitas sebagai pulau-pulau integritas itu telah memicu suatau pandangan tertentu tentang tokoh-tokoh kampus itu, yang disebutnya sebagai intelektual kampus.
Dalam suatu masyarakat dimana intelektual bebas sangat langka, masyarakat mengharapkan banyak dari kelompok intelektual kampus ini, terutama dimana kepercayaan pada kelompok-kelompok lain dalam masyarakat ada pada titik terendahnya.
Dalam pertemuan dengan berbagai kelompok luar kampus, harapan pada adanya kelompok intelektual kampus yang kuat sering kali kami dengar dengan nada yang sangat berharap. Walaupun memang ada tokoh-tokoh kampus demikian itu pada berbagai universitas, termasuk pula dari ITB kehadirannya terlalu lemah.
Kebanayakan para dosen telah sangat sibuk dengan dunianya sendiri-sendiri sehingga tidak banyak yang punya perhatian. Sayang karena bila saja kelompok demikian itu dapat menjadi kuat, kita akan dapat jauh lebih dapat bersuara dan berpengaruh. Mungkin sekali kampus akan dapat mempengaruhi perkembangan negara lebih baik. Dapatkah kita memenuhi pula keinginan masyarakat yang demikian sederhananya itu?

D. MASALAH PENGELOLAAN
Dalam pengelolaan suatu kelembagaan usaha, para pengelola berusaha untuk memadukan tiga unsur: Tujuan, Cara dan Sumber (Ends, Ways, Means) dalam suatu perpaduan yang terbaik. Dalam banyak hal para pengelola sering kali tanpa disengaja memutar balikkan antara Tujuan, Cara dan Sumber. Misalnya dalam pernyataan ITB akan menuju ke Universutas Riset. Apakah itu mengembangkan Tujuan, Cara atau Sumber?
Universitas sebagai organisasi servis melayani masyarakat dengan jasa-jasa untuk memajukan masyarakatnya, dengan kata lain menjadi instrumen dalam pembangunan bangsa. Jadi ukuran yang paling tepat dalam menilai hasil-hasil suatu universitas adalah sumbangannya pada pembangunan bangsa, melalui jasa-jasanya dengan memakai sumber-sumber langka masyarakat dan negara. Jadi hasil yang dituntut itu harus pula dilihat dalam keseimbanganny dengan sumber yang tersedia dan cara yang dapat dipakai.

Dalam rangka pembangunan bangsa, maka tujuan pendidikan ITB sebaiknya melihat kepada jangkauan waktu yang lebar, dan tidak hanya dalam cakrawala yang sempit. Kita harus belajar dari India dan Korea dimana kebijakannya dengan pula melihat keluar negeri, telah mendatangkan keuntungan. Kebijakan pendidikan dengan visi yang jauh itulah memberikan posisi yang menguntungkan saat ini dengan tersedianya tenaga terlatih diluar negeri dalam jumlah besar yang kembali kenegaranya pada saat diperlukan.

Marilah kita juga membuat suatu visi dimana mendidik untuk pasaran global pada akhirnya akan menguntungkan kita dalam menunjang pembangunan bangsa dikemudian, sehingga arah-arah pendidikan kita menjadi lebih jelas dan tegas.
Satu aspek dalam pembangunan bangsa yang kiranya belum optimal kita lakukan adalah dalam aspek, “Mempelajari, memperjelas dan menjaga (guardian) nilai-nilai kehidupan”. Tidak terlalu banyak program kita, baik secara formal dalam pendidikan, maupun dalam program pencerahan ke masyarakat , telah kita lakukan. Aspek itu yang juga tertera dalam tujuan institusi kita yang tercantum dalam dokumen resmi kita, kiranya masih memerlukan perhatian yang jauh lebih besar. Hal itu cepat atau lambat akan menyangkut kredibilitas kita kedepan.
Pendanaan untuk menunjang program-program kita masih meprihatinkan. Dalam meninjau permasalahan ini ada dua aspek yang menjadi perhatian para penegelola, yaitu (1). Kesejahteraan dosen, dan (2). Dana operasional dan pengembangan. Kebutuhan akan dana yang dihasilkan melalui usaha sendiri sebagai universitas BHMN sangat dirasakan urgensinya.

Kesejahteraan dosen adalah suatu masalah tersendiri, yang berkembanag melalui sejarahnya selama lebih dari 30 tahun, seperti yang telah diuraikan sebelumnya. Dalam perjalanan waktu itu telah terbentuk di ITB kelompok dosen yang ada dalam alur perproyekan dan berkembang didalamnya baik secara profesional maupun kesejahteraannya. Ditinjau dari aspek kesejahteraannya sudah barang tentu merupakan suatu distribusi tersendiri. Secara umum mereka ada dalam kesejahteraan kelas menengah. Jumlahnya mungkin cukup siknifikan. Kenyataan ini walaupun diketahui tidak pernah dianggap ada dalam pandangan resmi para pengelola, sehingga aspek kesejahteraan hanya dilihat dari angka-angka dalam bujet yang kurang dapat merefleksikan keadaan yang sebenarnya.

Dalam perkembangan yang asimetris itu, memang menjadi kesulitan para pengelola untuk memformulasikan kebijakan yang tepat dalam bidang kedosenan demikian itu. Bila seandainya suatu kebijakan yang tepat, dengan memperhatikan kenyataan itu dapat ditemukan, maka masalah kesejahteraan dosen melalui kebijakan bujet yang tepat, akan lebih dapat lebih mengefektifkan pemakaiannya. Dalam hal itu cara-cara non formal dengan ajakan yang akan harus ditempuh dalam menggugah partisipasi mereka.

Untuk melayani pengembangan ITB kedepan para pengelola ITB akan harus dapat memobilisasikan dosen-dosen ITB dengan spectrum yang luas, untuk mengisi semua aspek pengelolaannya. Untuk itu ITB harus mampu memanfaatkan distribusi dosen ITB yang tersedia dalam struktur BHMN, secara fair akan tetapi tegas. Untuk kepentingan pengelolaannya secara total, ITB harus dapat memanfaatkan dosen-dosen yang:
- Mahir dalam mencari dan mendapatkan proyek-proyek profesional melalui jaringan sendirinya,
- Mampu dan berambisi untuk berperan sebagai intelektual kampus menjaga kehadiran ITB dalam gerakan kemasyrakatan.
- Inovatif dalam ide-ide komersialnya dengan membantu pengembangan produk yang menjanjikan.
- Berbakat mengadminstrasikan usaha yang mengkombinasikan idealisme suatu universutas dengan realisme dunia usaha yang menyatu dalam struktur BHMN.
Melalui suatu struktur yang memadukan aspek-aspek birokrasi formal, dengan kebutuhan kelincahan dalam dunia usaha sebagai struktur non formal nya akan tetapi dalam suatu kesatuan BHMN yang jelas dan terkendali secara administratif dan akontabel dalam keuangan, maka ada harapan bahwa ITB akan dapat maju menghadapi tantangan zamannya dengan gemilang.

Bagian III
APA YANG DAPAT KITA LAKUKAN ?
Mengetahui adalah tahapan mula untuk berbuat, seperti yang diingatkan oleh sajak kecil semasa remaja kita dalam pelajaran bahasa Inggris:
To read is one thing
To understand what you read is the other thing
To master what you understand what you read is the thing
To act on what you understand what you read is the only thing
Didalam konteks demikian itu, saya ingin menutup presentasi ini dengan beberapa usulan, sebagai suatu parting reminder yang mudah-mudahan bernuansakan suatu parting wisdom dari seorang emeritus, dengan harapan agar itu berkenan disanubari anda, dan lebih lagi saya akan sangat bersukur bila dapat terlaksanakan dikemudian.

Pertama:
Walaupun Zeitgeist era permulaan reformasi yang memungkinkan berkumpulnya 300 Rektor Universitas Negeri dan Swasta di ITB di tahun 1998, sudah dibelakang kita, saya masih berharap bahwa ITB kembali dapat mengumpulkan para Rektor untuk bersama-sama mengajak para politisi nasional kita, agar dapat memberikan kesempatan pada negeri ini, untuk membangun dirinya melalui pembangunan ekonomi dengan tenang, paling tidak untuk suatu perioda minimal 10 tahun. Diharapkan bahwa dengan perbaikan pada ekonomi, banyak aspek kehidupan masyarakat akan dapat berkembang kearah yang baik. Kemudian agar dapat dilicinkan jalannya untuk:
a. Mereformasi Birokrasi
b. Merasionalkan pemahaman beragama
Alternatifnya bila hal itu tidak dapat terlaksana akan sangat tidak nyaman dan akan sangat mahal bagi pengembangan kita.

Kedua:
ITB agar lebih terlibat dalam Pembangunan Bangsa melalui program yang kredibel. Satu diantaranya adalah agar ITB melibatkan secara berencana dan terstruktur dalam program “Merasionalkan Masyarakat” dalam rangka mengisi salah satu tujuan kita bernegara, yaitu Mencerdaskan Bangsa. Program ini adalah pencerahan masal, berjangka panjang dan memerlukan desain yang cermat, dengan mendefinisikan secara jelas target populasi yang ingin dituju.
Dilihat sebagai pemahaman, rasionalitas kemasyrakatan yang diperlukan cukup sederhana, yaitu dapat didekati melalui beberapa topik sebagai dibawah ini:
1. Memahami, tidak ada sesuatu tanpa sebab.(Leibniz)[20]
2. Melalui penggunaan bahasa, mengaplikasikan aturan berpikir yang jelas dalam menguraikan sebab dan akibat.
3. Memahami perlunya etika kehidupan dalam bermasyarakat.
4. Mengerti perbedaan antara moralitas dan legalitas.
Suatu program pencerahan dapat disusun melalui topik-topik itu.
Bila kemudian ITB telah mendapatkan percaya diri dalam program yang sulit itu, maka barulah ITB menyebarkannya pada universitas lainnya, dan mungkin sekali bahwa ITB akan menjadi Pusat Pencerahan demikian itu.

Ketiga:
Agar ITB dapat lebih memanfaatkan dosen-dosen ‘profesionalnya’.
Diversifikasi pengalaman yang terkumpul pada staf dosen ITB dalam perkembangannya sejak lebih dari tigapuluh tahun yang lalu, adalah aset yang tidak ternilai dan tidak tergantikan, merupakan kekayaan dan kekuatan ITB yang sebenarnya. Sebagai aset ia akan dapat dimanfaatkan dalam program-program yang tepat, melalui cara-cara yang appropriate. Melaluinya maka lingkup program-program yang akan dapat ditangani akan berganda yang akan meningkatkan kredibilitas ITB dengan sangat kedalam maupun keluar komunitas ITB.

Keempat:
Dapatkah ITB mendorong terbinanya kelompok intelektual kampus? Pengalaman menunjukkan bahwa partisipasi dosen-dosen ITB dalam berbagai pertemuan dan kegiatan masyarakat, sangat dihargai, dan bahkan sangat diharapkan. Sayangnya kehadiran dosen-dosen ITB dalam kegiatan intelektual demikian itu sangat kurang. Telah tiba waktunya bahwa ITB mulai memupuk secara sadar kelompok intelektual kampus, untuk memperlihatkan bahwa program demikian itu ada dalam kesadaran ITB merealisasikan dirinya. Hal itu akan meningkatkan kredibilitas ITB dikalangan intelektual kampus lainnya dengan sangat. Lebih-lebih lagi bila ITB sesuatu saat mensponsori program kegiatan intelektual demikian itu.

Kelima:
Mempertahankan posisi ITB sebagai ‘terbaik’ adalah imperatif.
Input tenaga kerja baru kita, ada pada tingkat disekitar 30-40 orang per tahun.[21] Bila jumlah yang sudah sangat kecil itu disertai ketidak mampuan kita untuk menyiapkan sarana pendidikan yang lebih “up to date”, maka posisi kita sebagai lembaga yang terbaik dinegara kita, mungkin sekali tidak akan lama lagi dapat dipertahankan, karena diluar kita ada beberapa universitas yang ada dalam keadaan pengembangan yang lebih menguntungkan. Hal itu sebaiknya dihindarkan dengan usaha pengembangan institusi yang lebih terarah, memanfaatkan semua sumber yang dapat digerakkan.

Keenam (terakhir):
Sangat diharapkan bahwa ITB tetap memelihara dirinya sebagai pulau-pulau integritas dan kebebasan dan menjadi aset bangsa yang tidak tergantikan dalam mendukung pembangunannya.

Rekan-rekan yang saya cintai,
demikianlah pesan-pesan saya kepada anda, dengan harapan bahwa ada sesuatu yang akan tertinggal dalam ingatan anda setelah pertemuan ini berlalu.

KATA PENUTUP
Dengan selesainya menyampaikan pesan-pesan itu, tibalah sekarang saatnya bagi saya mengakhiri presentasi ini dengan harapan bahwa ia akan dapat memperkaya pengalaman berpikir para hadirin semuanya. Saya ingin menyampaikan terima kasih atas kesabaran Ibu-ibu dan Bapak-bapak semuanya mengikuti presentasi ini, yang mudah-mudahan tidak membosankan. Sebagai pemikiran maka sudah sewajarnya bahwa apa yang saya sampaikan itu akan menimbulkan pro dan con, dan marilah kita bertukar pikiran tentang itu pada kesempatan yang tepat.

Seingat saya belum pernah saya mendengar adanya presentasi dari seorang Profesor Emeritus dalam tradisi kehidupan universitas. Yang saya kenal adalah orasi ilmiah pada saat pengukuhan seorang Guru Besar, yang di ITB sudah menjadi langka. Jadi pada permulaan perioda keguru-besaran seseorang. Kesempatan yang saya dapatkan adalah sebaliknya, yaitu pada akhirnya. Bahwa itu sangat berkesan bagi saya secara pribadi, lebih-lebih lagi sebagai yang pertama-tama mendapatkan kesempatan yang sangat terhormat demikian itu, merupakan suatu keniscayaan yang akan saya kenang dengan penuh keharuan.

Sebagai kata-kata akhir perkenankanlah saya dari mimbar ini menyampaikan terima kasih pada Rektor, anggauta pimpinan ITB lainnya, rekan-rekan Guru Besar baik yang masih aktif, emeritus atau yang telah purna bakti, dan rekan-rekan dosen lainnya, dimana dalam lingkungan mereka saya telah mendapatkan kesempatan untuk merealisasikan hidup saya secara berarti, melalui segala derita dan penghargaan yang dilimpahkan pada saya yang berujung pada suatu kehormatan sebagai Guru Besar Emeritus, yang sangat saya hargakan. Kepada semuanya itu terima kasih saya dan kebanggaan saya untuk dapat bekerja bersama mengisi riwayat ITB selama 50 tahun.

Kepada Dekan dan rekan-rekan di Sekolah Teknik Elektro dan Informatik (STEI) yang bagi saya adalah tetap Departemn Elektro ITB, dimana saya berkembang, dari Asisten Ahli sampai Guru Besar Emeritus dan yang sampai saat ini oleh kalian masih diterima sebagai bagian dari komunitas elektro yang saya cintai, saya sampaikan secara khusus dari lubuk hati saya yang paling dalam, kebanggaan dan terima kasih saya dapat mengabdi bersama kalian dalam keharmonisan rekanan sekerja.

Dari mimbar ini saya teringat kembali kepada guru-guru saya sejak dari FT-UI di Bandung, di USA, di Nederland, dan secara khusus pada Prof. J.G. Niesten (alm) Guru Besar di Departemn Elektro FT-UI di Bandung ditahun 50-an, dimana saya merasa telah ditempa secara keras olehnya, kepada semuanya itu saya akan selalu mengenang kehadiran mereka dalam hidup saya dengan rasa hormat dan terima kasih.

Kepada alumni bekas mahasiswa saya, dimana banyak dari kalian telah menjadi tokoh-tokoh nasional dibidang bisnis, industri, politik, pendidikan dan pemerintahan, saya sampaikan selamat atas keberhasilan kalian dengan kebanggaan yang mungkin hanya dapat dirasakan oleh seorang dosen. Kepada para mahasiswa saya, kalian adalah inspirasi bagi saya untuk berbuat yang sebaiknya saya mampu, membentuk kalian menjadi tenaga pembangunan harapan bangsa. Raihlah harapan itu dengan bekerja keras, karena hanya dengan cara itu kemenangan akan berpihak pada kalian.
Kepada seluruh keluarga saya, baik yang hadir maupun yang tidak sempat hadir disini, saya hargakan doa, dukungan dan kecintaan yang telah kalian limpahkan, sehingga menghasilkan ketenangan jiwa yang memungkinkan saya dapat menyelesaikan tugas-tugas saya berkatnya. Ketulusan dukungan demikian itu adalah sumber kekuatan bagi saya menghadapi tantangan kehidupan dengan tegar, yang saya terima dengan haru dan terima kasih.

Secara khusus kepada isteri, anak-anak, menantu dan cucu-cucu yang sangat saya cintai, kalian adalah segalanya yang mendorong, menginspirasikan dan memberikan arti pada kehidupan ini yang secara ikhlas kita jalani bersama. Bilapun ada yang menghargainya, itupun karena kalian semuanya.

Para haadirin semuanya,

Segala ini adalah berkat karuniaNya, yang saya terima dengan penuh rasa sukur dan bersujud dihadapanNya dengan penuh haru atas kenikmatan yang dilimpahkanNya sehingga pada usia lanjut demikian ini kita masih dapat bertemu dalam suatu pertemuan penuh makna bagi saya.
Sebagai penutup, karena perubahan adalah hasil perbuatan kita bersama, maka saya ingin menutupnya dengan untaian kata-kata indah hasil penyair Belanda, yang dipakai oleh Bung Hatta ketika membela diri disidang pengadilan di Negeri Belanda delapan puluh tahun yang lalu, dan yang pula saya sampaikan dalam Dies Natalis ITB th 1978 semasa pergolakan mahasiswa ITB,
Er is maar een land
dat mijn land kan zijn
Het groeit met de daad
En die daad is mijn.

Diterjemahkan secara bebas menjadi,
Hanya ada satu negara
yang menjadi negaraku
Ia tumbuh dengan perbuatan
dan perbuatan itu perbuatanku.

Terima Kasih, Bandung 8 Agustus 2008

Enam puluh enam partai? Gila! Banyak betul! Tapi jangan kaget, hal ini sangat mungkin terjadi. UU tentang pemilu telah disetujui oleh pemerintah dan DPR dan akan diundangkan segera oleh presiden. Didalam UU pemilu 2008, Parliamentary threshold ditetapkan sebesar 2.5%. Parpol peserta pemilu 2004 yang tidak lolos electoral threshold 3 % (tidak mencapai 16 kursi), tetapi memenangkan kursi DPR, berhak langsung ikut pemilu 2009. Lebih dari 100 partai politik baru sedang menunggu hasil verifikasi kementerian hukum dan HAM, untuk lolos menjadi parpol peserta pemilu 2009. Inilah konfigurasi kehidupan politik hasil 10 tahun reformasi. Konstruksi yang hendak dibangun ketika merumuskan UU pemilu 2003 adalah membangun konstruksi politik yang makin sederhana pada pemilu-pemilu berikutnya. Itulah sebabnya diterapkan electoral threshold sebesar 3% atau setara dengan 16 kursi dari 550 kursi DPR.
Paradigma yang dibangun untuk membuat desain DPR yang demokratis dan representative, pada awal reformasi adalah mengurangi jumlah partai peserta pemilu secara bertahap dan alamiah. Untuk mewujudkannya, ditetapkan angka electoral threshold 3 %, dan akan makin besar angkanya pada pemilu-pemilu berikutnya, sehingga jumlah parpol peserta pemilu akan makin sedikit secara proporsional.
 Namun rencana tinggal rencana, fakta yang terjadi bangunan itu diruntuhkan oleh UU pemilu 2008 yang menetapkan parpol yang mendapat kurang dari 16 kursi, dapat langsung menjadi peserta pemilu 2009 (jumlahnya 16 parpol). Ketentuan itu diambil sebagai kompensasi ditetapkannya parliamentary threshold 2,5 % dalam UU pemilu 2008. Dengan kata lain jika semula ditetapkan garis start grand desain DPR yang ideal pada angka 3% , maka kini start itu diulangi dan garis startnya dimundurkan ke belakang pada angka 2,5%.
Sementara itu implementasi UU pemilu 2008 ini pada tataran KPU akan mengalami “kerumitan baru”, sebab bisa dipastikan surat suara pemilu lebih besar dan rumit dari pemilu 2004. Lihat saja bahwa jumlah tanda gambar parpol yang harus dicantumkan akan lebih banyak dari pemilu sebelumnya (hanya 24 tanda gambar).
Bila diasumsikan separuh dari jumlah lebih dari 100 parpol baru diterima sebagai peserta maka akan ada 50 tanda gambar tambahan dari 16 partai peraih kursi DPR sekarang. Ini artinya akan ada 66 tanda gambar dan masing-masing disertai daftar nama calon legislative di DPR, DPRD porvinsi dan DPRD kabupaten/kota.
Luar biasa. Itu baru penyelenggaraan pemilunya meriah namanya! Dengan 66 tanda gambar! Lalu bagaimana perilakunya setelah duduk sebagai anggota Dewan yang terhormat? Secara matematis, sulit dihasilkan mayoritas yang relative. Mengapa? Karena terlalu banyaknya jumlah partai politik yang ada.
Resikonya
Jika di antara pemain baru itu ada yang sukses menggembosi partai besar, maka perimbangan kekuatan parpol di DPR makin merata, kecil-kecil. Artinya makin sulit untuk mencapai mengambil keputusan. Semua kesepakatan alias keputusan DPR akan melewati perdebatan proses yang makin bertele-tele dan sudah bisa dipastikan aroma “biaya lobi” akan makin tinggi serta bisnis politiknya makin berkembang.
Rumitnya pengambilan keputusan di DPR, sudah menjadi buah bibir. Kasus aliran dana Bank Indonesia ke oknum anggota DPR untuk urusan UU, yang sekarang sedang heboh, merupakan contoh konkrit. Kasus-kasus seperti ini sudah mengintai hubungan pemerintah dan DPR masa 2009-2014. Pemerintah akan menemuni hambatan-hambatan yang sangat besar untuk menjalankan tugasnya, sementara cara-cara lobby yang mau tidak mau harus dilakukan, memiliki resiko yang sangat besar.
Memang inilah konsekuensi dari euphoria reformasi yang menghasilkan politisi yang berjiwa petualang, serta sistem politik yang multi-multi-multi partai (super multi partai) yang hanya ada dinegara-negara “terbelakang” (bandingkan dengan Jerman, meskipun tetap multi partai tetapi aturan koalisinya mengikat, sehingga terbentuk kelompok mayoritas atau partai pemerintah disatu sisi dan partai oposisi dipihak lain).
Dengan konstruksi politik yang rumit ini, Indonesia memerlukan lebih dari lima tahun lagi untuk mencapai situasi yang lebih kondusif dalam kehidupan bernegara.
Cita-citanya ingin membangun konstruksi politik yang sederhana dengan jumlah parpol peserta pemilu yang jauh lebih sedikit bahkan idealnya hanya dua parpol seperti umumnya berlaku di negara maju. Tetapi angan-angan mengurangi jumlah parpol secara alamiah, yakni parpol yang tidak mendapat dukungan memadai akan menghilang dan tinggallah parpol-parpol yang memiliki konstituen besar, yang tetap eksis, kini terhambat bahkan melangkah mundur dengan diundangkannya UU pemilu 2008 ini.
Belum lagi UU partai politik (no. 2/2008) masih “membuka pintu lebar-lebar” untuk parpol baru, maka jangan kaget, jika nanti muncul ‘wabah’ parpol baru. Dengan gambaran sederhana diatas, jangan berharap pemerintah terpilih yang akan datang, bisa fokus menjalankan program pembangunan ekonomi, karena akan terus menerus berhadapan dengan hiruk pikuk politik, baik yang formal di DPR yang komposisinya sangat berimbang (kekuatan fraksi relative seimbang), maupun informal dari berbagai pressure groups.
Bila masih bisa berharap, semoga hasil pemilu bukan matematis, sehingga terbuka bagi kemungkinan lain, yakni pemilu 2009 menghasilkan komposisi DPR yang ideal yaitu lahir fraksi besar dan dominan yang jadi pendukung pemerintah, serta fraksi besar lainnya yang menjadi partner alias mitra, atau pesaing utama alias oposisi terhadap partai pemerintah.
Selain dua fraksi itu, ada fraksi-fraksi lain yang berperan sebagai penyeimbang yang dinamis. Bila ini yang terjadi, maka penyelenggaraan pemerintahan akan lebih fokus, diikuti dengan pengawasan yang ketat sebagai implementasi dari fungsi check and balance.
Skenario lain bila komposisi DPR yang ideal tidak terwujud, maka pilihan yang tersedia adalah koalisi parpol yang mendukung pemerintah. Dalam kaitan ini koalisi harus diatur dalam kontrak yang lebih mengikat/permanent.
Tidak seperti praktek koalisi yang terjadi sekarang, yang sangat rentan “pecah” tanpa menyatakannya secara terbuka. Didepan publik menyatakan mendukung pemerintah, tetapi semua program pemerintah tidak didukung secara politis. Praktek DPR yang seperti ini sangat menghambat penyelenggaraan pemerintahan.
Inilah resiko dari sistem politik super multi partai, yang mungkin sekali menghasilkan komposisi fraksi yang relatif berimbang.
Lain halnya kalau UU Susunan dan Kedudukan anggota dewan diarahkan untuk membentuk dua kelompok besar anggota dewan yaitu kelompok mayoritas dan minoritas (seperti parlemen Filipina, secara formal terdiri dari mayoritas dan minoritas namun sayang implementasinya masih sangat kental multi partai). Tetapi hal itu tidak mungkin, karena kita menganut sistem politik super multi partai dan pengorganisasian DPR kita tidak mengarah kepada pengelompokan seperti di Filipina atau AS.
Jika cita-cita reformasi adalah memajukan bangsa dan menyejahterakan masyarakat, maka rakyat harus bersabar lebih dari lima tahun lagi sebab para politisi kita belum selesai menikmati kemerdekaan politik yang bebas. UU pemilu 2008 telah membuka peluang untuk politisi kita bermain “akrobatik” tanpa melangkah maju. Pemerintah yang akan datang tetap lemah secara politis. Konsekuensinya secara ekonomi kita akan tetap merangkak tanpa mampu berdiri.

Christovita Wiloto

Managing Partner

Wiloto Corp. Asia Pacific
www.wiloto.com

 

NU-MUHAMMADIYAH masih menjadi ormas Islam terbesar dan gerakan arus utama dakwah di tanah air, kultur beragamaan yang berbeda bukan berarti menutup jalan keduanya untuk disenyawakan dalam satu bingkai apalagi jika hal tersebut dimaksudkan demi terciptanya ukhuwah dan terbinanya cita – cita yang lebih besar.

Banyak Jalan yang ditempuh oleh para pendahulu untuk mempersatukan segenap potensi ummat termasuk didalamnya NU dan Muhammadiyah, kendati tidaklah mudah dan sederhana kenyataannya keduanya memang tidak mustahil untuk dipersatukan.

Bersatu karena cita – cita besar Kemerdekaan

Pada tanggal 7 dan 8 November 1945 di Yogyakarta terjadi sebuah peristiwa yang amat bersejarah bagi ummat Islam di tanah air, yaitu diselenggarakan Kongres Ummat Islam Indonesia. Kongres akhirnya menyepakati dibentuknya partai politik Islam sebagai satu-satunya wadah perjuangan politik ummat Islam Indonesia. Dikalangan kongres waktu itu ada dua usul tentang nama partai yang akan dibentuk. Satu kalangan menghendaki nama Masyumi, karena sudah popular, karena Masyumi didirikan dizaman pendudukan Jepang sementara kalangan kedua mengusulkan nama Partai Rakyat Islam, tetapi akhirnya disepakati nama Masyumi dengan penegasan bahwa nama itu bukan lagi singkatan dari Majelis Syuro Muslimin Indonesia sehingga disebut “Partai Politik Islam Masyumi”

Dalam tinjauan sejarah peleburan ini mengandung arti bahwa ummat Islam bisa mengesampingkan perbedaan demi satu tujuan kemerdekaan dan mengisi kemerdekaan dengan kebersamaan yang dilandasi semangat persatuan dan kesatuan yang senafas dengan Semangat Ukhuwah Islamiah dan Ukhuwah Wathoniah. Dalam perjalanannya yang tidak panjang persatuan ini terurai karena banyaknya pengaruh luar serta memudarnya nafas kebersatuan karena “cita – cita bersama” yang diperjuangkan telah tercapai.

Bersatu dalam menyikapi bahaya merah PKI

Meski NU dan Muhammadiyah telah memilih jalannya sendiri namun dalam perjalanan selanjutnya keduanya kembali memiliki “isu bersama” yang secara strategis mempersatukan cita – cita untuk membentengi ummat dan bangsa dari bahaya merah Partai Komunis Indonesia yang nyata telah melaksanakan pengkhianatan/pemberontakan atas bangsa dan rakyat Indonesia lewat cita – cita besarnya untuk memerah totalkan negeri ini.
Keduanya NU dan Muhammadiyah bersatu dalam bentuk berbagai Kesatuan Aksi yang mengusung tuntutan yang sama yang dikenal sebagai TRITURA (Tiga Tuntutan Rakyat) yakni “ Bubarkan PKI, Turunkan Harga dan bersihkan Kabinet dari unsur – unsur PKI.

Bersatu dalam bentuk poros tengah di sidang istimewa.

Ketika reformasi bergulir dan saluran politik dibuka selebar – lebarnya maka Partai – partai Islampun bermunculan, seperti Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Keadilan (PK) dan lahir pula partai – partai dengan kultur NU seperti Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Kebangkitan Ummat (PKU) serta tidak ketinggalan partai yang berkultur muhammadiyah yakni Partai Amanat Nasional (PAN). Banyak Pengamat menilai banyaknya partai yang ber-azas Islam dan berbasis massa Islam menunjukkan sulitnya untuk mempersatukan kembali ummat islam dalam ranah politik.

Kenyataan ini terbalikkan dengan terbentuknya kaukus politik bernama poros tengah pada Sidang Umum MPR 1999, pada saat itu poros tengah memainkan peranan yang penting dalam memuluskan langkah KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sebagai Presiden mengalahkan dominasi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang berambisi menjadikan Megawati Soekarnoputri sebagai Presiden wanita pertama dalam sejarah Republik ini.

Perlu dicatat bahwa dalam kasus ini atas dasar persamaan kepentingan maka berbagai kutub politik Islam berhasil dipersatukan demi menjaga keberlanjutan demokrasi dan menghindari tampilnya calon tunggal yang terpilih secara aklamasi.

Bersatu untuk sebuah cita – cita yang lebih besar

Dalam menghadapi Pemilu 2009 dari rahim NU dan Muhammadiyah kembali lahir partai – partai politik baru yang tentu akan menjadi kompetitor bagi pendahulunya seperti Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang bakal menghadapi pesaing berat dari Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) yang dimotori oleh para ulama NU, begitupun dengan kehadiran Partai Matahari Bangsa (PMB) yang diprakarsai oleh Angkatan Muda Muhammadiyah yang hampir dipastikan bakal bersaing ketat dengan saudara tuanya yakni Partai Amanat Nasional (PAN).

Diluar itu PBB (Partai Bulan Bintang / Partai Bintang Bulan), Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga patut diperhitungkan karena sebagai bagian ummat yang terbesar warga NU dan Muhammadiyah masih menjadi target – target suara yang potensial terlebih dari pimpinan pusat baik NU maupun Muhammadiyah secara terang dan tegas bersikap “dewasa” dan “ksatria” dengan memberikan keleluasaan kepada ummat-nya untuk secara bebas menyalurkan aspirasi politiknya.

Kelak di parlemen partai – partai ini akan bertemu dalam memperjuangkan aspirasi konstituen yang telah memberinya kepercayaan, tentu pada saat memperjuangkan nasib dan masa depan ummat berbagai kekuatan ini diharapkan bisa menyatukan diri sebagai koalisi strategis dalam meraih vitalitas politik yang besar dan menentukan.

Jejak – jejak bersatunya kutub – kutub politik yang berbeda dari ummat Islam khususnya yang diwakili/mewakili NU dan Muhammadiyah merupakan catatan langkah yang secara nyata terbukti bisa kembali di-upayakan secara sungguh – sungguh dengan mengedepankan kesamaan gagasan, harapan dan cita – cita yang lebih besar demi kemanfaatan bersama ummat dan bangsa.

(Ditulis oleh Badrut Tamam Gaffas untuk Bulan Bintang Media)